March 4, 2024

Tulisan ini dimuat Pada Harian Jogja yang terbit tanggal 22 Mei 2023, pada kolom Opini di Halaman 4.

Indonesia Menjelang Pemilu 2024

Umat muslim di Indonesia masih dalam suasana saling memaafkan. Di bulan Syawalan, masyarakat melakukan Halalbihalal untuk memberikan kesempatan selama sebulan kepada semua insan  saling memaaf-maafkan. Halalbihalal dirayakan di keluarga, rukun tetangga sampai kepresidenan.

Kata Syawalan berasal dari kata “Shawwal” dengan akar kata dalam  bahasa Arab “shala” yang berarti berpindah atau membawa untuk menjelaskan upaya membawa barang dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya.  Dalam puasa Ramadan, dosa-dosa manusia diampuni, dipindah oleh Allah. Manusia disucikan!  Bercermin pada sifat Allah yang mengampuni dan visiNya mensejahterahkan manusia, manusia  dibimbing membuka diri saling memaafkan.  Tidak mudah mengampuni,  terutama apabila manusia mengalami sakit hati dalam hubungan dengan sesamanya. Alquran berfirman bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Surah An Nur 24:22).

Halalbihalal merupakan istilah yang hanya ada dalam praktek muslim Indonesia pada bulan Syawalan. Muhammad Izzul Islam An Najimim dalam bukunya berjudul  “Pluralitas Dalam Bingkai Nasionalisme” (halaman 40) menuliskan bahwa KH Abdul Wahab Hasbullah sebagai tokoh pendiri gerakan NU mengusulkan kepada Soekarno untuk melakukan “Halalbihalal”. Tahun 1948, Halalbihalal pertama dilaksanakan ketika Soekarno membuka Istana Negara untuk menerima tokoh-tokoh politik saling bermaaf-maafkan.  Mereka  duduk dan menikmati santapan bersama di satu meja.

Agak berbeda dengan Soekarno, presiden Joko Widodo melakukan Halalbihalal dengan partai-partai pendukung pemerintah di Istana Merdeka.  Sekalipun tanpa partai Nasdem, pertemuan itu bertujuan supaya tokoh-tokoh politik memikirkan bersama hasil pembangunan ekonomi dalam kerangka visi kebangsaan Indonesia.

Perayaan Idul Fitri tahun ini dilakukan dalam tahun persiapan pemilu 2024. Sebagai umat beragama di Indonesia, Syawalan mengingatkan kita secara lahiriah dan batiniah untuk membangun  kesadaran berbangsa dan bertanah air. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyanyang telah memberi kelimpahan stabilitas politik sehingga masyarakat dengan keragamannya terus bisa saling tolong menolong untuk mensejahterakan diri secara bersama-sama.  Saat ini Indonesia yang adalah negara mayoritas Islam terbanyak di dunia, juga sebagai negara ketiga terbesar demokrasi di seluruh dunia.

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Dana Moneter Internasional, Indonesia berada dalam posisi ke-17 tingkat pertumbuhan sebesar 5 persen secara global. Pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dan masyarakat sipil telah berperan dalam memfasilitasi warga mencapai kesejahteraan sebagai bagian dari tanggungjawabnya untuk mengembangkan diri dengan mengelola sumber-sumber daya lingkungan yang ada di sekitarnya. Umat muslim bisa menjalankan hak-hak beribadah secara syariah Islam sesuai produk hukum. Bahkan penerapan syariah Islam dalam produk-produk ekonomi juga membuka akses untuk warga non-muslim terlibat. Misalkan penyelia muslim memfasilitasi proses halal produk dari wirausahawan non muslim.

Laporan dari Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-bangsa (UNDP), menunjukkan bahwa indeks  pembangunan manusia (IPM) Indonesia berada pada tingkat “tinggi” di kawasan Asia Pasifik. IPM Indonesia 2022 adalah 0.705.  Indikatornya terkait aksesitas warga terhadap penggunaan internet secara merata, pendidikan, dan pelayanan Kesehatan yang menyebabkan perubahan dalam peningkatan kategori harapan hidup.

Simulasi yang dilakukan oleh UNDP menunjukkan IPM Indonesia tahun 2018 adalah 0,707 berada di posisi 111 dari 189 negara. Di antara tahun 1990 dan 2018,  IPM Indonesia meningkat dari 0,525 menjadi 0,707 atau ada peningkatan sebesar 34,6 persen. Dalam periode yang sama, terjadi peningkatan angka harapan hidup Indonesia pada saat lahir yaitu 9,2 tahun menjadi 71,5 tahun dengan usia rata-rata lama sekolah meningkat 4,7 tahun menjadi 8 tahun.  Sedangkan harapan lama sekolah meningkat 2,8 tahun menjadi 12,8 tahun. Sementara Pendapatan Nasional Bruto per kapita Indonesia meningkat sekitar 155, 9 persen antara tahun 1990 dan 2018.

Jadi ruang kesenjangan di Indonesia menyempit dengan makin banyak warga bisa mengatasi kemiskinan, kelaparan dan penyakit yang dialaminya. Sekalipun demikian ketimpang baru masih harus diwaspadai. Misalkan  laporan dari BKKBN tentang “anak-anak stunting” yang masih terus difasilitasi sehingga keluarga mempunyai akses ketersediaan tambahan makanan bergisi dan pengetahuan olahan makanan untuk dikonsumsi  anak-anak balita sebagai generasi emas Indonesia 2045.

Hak Politik Warga

Keberhasilan ekonomi Indonesia sangat ditentukan oleh proses demokrasi dimana hak-hak politik warga dan hak-hak sipil dapat dipenuhi. Lembaga FreedomHouse memberikan angka 30 dari 40 untuk hak-hak politik sementara hak-hak sipil mendapat angka 28 dari nilai 60. Tanggungjawab masyarakat memberantas korupsi sistemik, penyelesaian konflik Papua dan hak-hak minoritas untuk beribadah merupakan catatan FreedomHouse tentang persoalan hak-hak sipil yang harus diselesaikan bersama di Indonesia. Marilah kami semua mengawal persiapan pemilu 2024 supaya hak-hak politik warga bisa digunakan dengan memperbaiki hak-hak sipil seluruh warga Indonesia dalam kesetaraan di hadapan hukum. Insyah Allah Indonesia menjadi bangsa yang terus memberkati dunia.   

*)Dosen Magister Manajemen Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta, teolog, antropolog dan aktivis akar rumput di Yogyakarta.

Berita Yayasan GJR


Kawal Hasil Pembangunan Kawal Pemilu 2024


May 22, 2023


Puasa dan Syariah Islam di Indonesia


April 10, 2023


Praktek Lapang Mahasiswa IKOPIN di Koperasi Konsumen Griya Jati Rasa


March 15, 2023

Berita Lainnya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *